Pertamina Tambah 30 SPBU untuk Sea Fisheries Industry di Peloso…

Kemajuan sea fisheries industry Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat luas. Dukungan lintas kementerian yang dapat meningkatkan sinergi dan output positif menunjukkan bahwa kemajuan sektor kelautan dan perikanan kita merupakan komitmen bersama. Salah satu dukungan lintas kementerian yang patut diapresiasi adalah langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Khusus yang tentunya akan mendatangkan kemudahan bagi para nelayan untuk melaut.

“Dari hasil diskusi kami, akan ada empat program ke depan. Insya Allah ini menjadi tugas kami semua sebagai pembantu presiden, untuk memastikan apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Tohir yang baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sinergitas yang terjalin antara Kementerian BUMN dan KKP ini merupakan wujud komitmen kedua belah kementerian untuk mengembangkan ekonomi biru dan memajukan sea fisheries industry di Indonesia.

Erick mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia yang 75%-nya merupakan lautan sedangkan daratannya hanyalah 25%. Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) laut yang dimiliki, Indonesia harus mengelolanya dengan baik agar dapat kekayaan SDA ini dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan menurut Erick adalah dengan melakukan hilirisasi SDA. “Jangan hanya sumber daya alam Indonesia saja yang diambil negara lain, lalu menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Karena market kita besar,” tegasnya.

KKP akan membangun pelabuhan perikanan dan kampung-kampung nelayan maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan serta keluarganya, oleh karena itulah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melakukan penandatangan PKS dengan PT Pertamina Patra Niaga mengenai Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Afian Nasution, mengatakan bahwa akan ada penambahan 30 SPBU lagi di tahun 2023, setelah 387 SPBU khusus nelayan sudah beroperasi. Pertamina akan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, serta keterjangkauan harga bagi para nelayan domestik, agar hasil tangkapan bisa terserap pasar dan memenuhi kebutuhan supplier seafood di masing-masing daerah.

Trenggono juga menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi biru serta memajukan sea fisheries industry, KKP memang memerlukan sinergi dan kolaborasi yang datang dari berbagai pihak. Khususnya dalam perihal pengembangan dan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan, memang diperlukan dukungan dari seluruh kementerian. Oleh karena itulah, kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN bukan hanya terbatas pada kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), melainkan beraneka program lain yang akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tetap mengutamakan pengimplementasian sustainable fisheries.

Kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN ini akan mendukung pembukaan area dan zona perikanan baru yang dikembangkan oleh pemerintah. Aruna berharap, sinergi yang terjalin ini dapat membantu nelayan melakukan efisiensi biaya berkat subsidi harga khusus yang ditetapkan oleh Pertamina. Aruna juga bersedia membantu pemerintah untuk memberikan mapping kebutuhan bahan bakar ke 40.000 lebih Nelayan yang juga terdata dalam ekosistem Aruna Hub yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pengoptimalan aspek internal diharapkan dapat berimbas baik secara langsung maupun tak langsung ke akses pasar yang lebih luas. Termasuk mancanegara. Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini, Aruna juga bertekad untuk menggandeng lebih banyak nelayan sebagai mitra kerja yang berwawasan, terlebih terkait update informasi mengenai program pemerintah.